Cikarang Pusat pospublik.co.id Luhut meminta kepada aparat hukum kejaksaan negeri kabupaten Bekasi untuk mengusut dugaan persekongkolan dalam proyek kegiatan pengadaan laptop tahun anggaran 2024 yang di duga adanya perbuatan melawan hukum, disamping dugaan perusahaan tersebut tidak memiliki kantor tidak tertutup kemungkinan adanya perbuatan tindak pidana korupsi , kalau sudah ada pengusutan dari pihak aparat hukum .
Kita sudah buka pintu masuk buat aparat hukum untuk melakukan penyelidikan
Ucap Luhut .
Pengadaan Laptop tersebut di sinyalir kentalnya dugaan kongkalikong antara oknum pejabat bagian umum dan pihak penyedia , pasalnya kantor perusahaan pemenang paket tersebut di duga kuat fiktip .
Luhut koordinator nasional LSM KCBI mengatakan pihaknya sudah pernah menanyakan ini langsung kepada bagian umum pak usnali , beliau mengatakan kantor nya ada tapi tidak bersedia mengungkapkan dimana alamat kantor perusahaan tersebut .
Merujuk kepada peraturan pemerintah tentang pengadaan barang dan jasa jelas ini sudah melanggar Perpres no 16 tahun 2018 dan peraturan LKPP No 12 tahun 2019 yang mengatur tentang alamat penyedia barang dan jasa harus jelas dan harus sesuai dengan yang terdaftar di SIKAP .
pengadaan Lettop tersebut bersumber dari APBD Pemkab Bekasi yang dimenangkan oleh CV Artha multi Pratama dengan total anggaran sebesar Rp ; 528.400.000 dengan metode pemilihan E purchasing dengan kode RUP 46936999 proyek pengadaan tahun anggaran 2024 .
Pertanyaannya kok bisa perusahaan ini yang di menangkan dalam pengadaan Lettop tersebut ?
Pada hal secara administrasi perusahaan tersebut sudah cacat administrasi dan sudah melanggar peraturan pemerintah , kuat dugaan adanya persekongkolan antara pejabat bagian umum dengan pihak penyedia .
(hendra).