 |
| Ilustrasi (PP) |
Dugaan rekayasa tender ini kembali disorot oleh LSM Masyarakat Terpadu (MASTER). Menurut lembaga ini, pola seperti ini sudah berlangsung berulang kali, bahkan meski sudah ditegur dan diingatkan berkali-kali oleh berbagai pihak, pejabat Pemkot Bekasi justru seakan tuli.
“Kami sudah berulang kali memberi masukan resmi, bahkan beberapa pejabat teknis juga sudah diperingatkan oleh atasan mereka. Tapi anehnya, mereka tetap jalan seolah tidak terjadi apa-apa. Ini bukan lagi kelalaian, ini bentuk pembangkangan terhadap moral publik,” tegas Arnold S., Ketua LSM MASTER.
Dalam sejumlah tender yang dipantau MASTER, terlihat jelas adanya pengaturan sejak awal.
Perusahaan yang baru berdiri beberapa bulan bahkan bisa menang, sementara perusahaan lama yang menawar lebih rendah digugurkan hanya karena alasan administratif yang dibuat-buat.
“Ini lelang rasa sandiwara. Semua sudah diskenariokan sejak awal — siapa pemenang, berapa nilainya, dan siapa yang harus dikorbankan,” ungkap sumber internal yang pernah terlibat dalam proses tender tersebut.
LSM MASTER menegaskan, jika pola seperti ini terus dibiarkan, maka pengadaan di Bekasi tidak lagi berbasis profesionalitas, melainkan berbasis kedekatan dan titipan.
Menurut MASTER, tindakan memenangkan penawar tertinggi jelas melanggar Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Tender seharusnya menjunjung asas efisiensi dan akuntabilitas, bukan malah menghamburkan uang rakyat.
“Bekasi ini aneh, tender dibiayai dari uang rakyat tapi logikanya dipakai untuk memperkaya pihak tertentu. Kalau sudah ditegur tapi tidak berubah, itu tandanya sistem sudah dikendalikan dari dalam,” ujar Ketua Arnold S., dengan geram
LSM MASTER juga mengungkap bahwa beberapa pejabat internal Pemkot sebenarnya sudah menerima teguran informal dari Inspektorat dan bagian hukum terkait kejanggalan tender, namun tidak ada langkah korektif.
“Mereka bukan tidak tahu, tapi pura-pura tidak dengar. Seakan tuli terhadap kritik publik. Kalau pejabatnya sudah kehilangan rasa malu, bagaimana rakyat mau percaya pada sistem?” kata Arnold S.
LSM MASTER menduga, sikap diam tersebut justru menjadi sinyal bahwa ada backing politik di balik proyek-proyek tersebut.
Melihat pembiaran yang semakin terang-terangan, MASTER menegaskan akan melanjutkan laporan resmi ke Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk mengusut tuntas dugaan kolusi dan persekongkolan dalam tender-tender tersebut.
“Kami tak akan berhenti. Kalau Pemkot Bekasi sudah tuli, biar hukum yang bicara. Kami akan bongkar siapa di balik semua ini,” tegasnya
“Fenomena penawar tertinggi menang tender, pejabatnya seakan tuli, rakyatnya diam — itu tanda bahaya. Ini bukan hanya soal proyek, tapi tentang integritas pemerintah daerah. Kalau terus dibiarkan, Bekasi akan jadilaboratorium korupsi nasional,” pungkas Arnold S.
(Redaksi.)