.jpeg) |
| Pekerjaan fisik pembangunan saluran air di wilayah Cibarusah, Kabupaten Bekasi |
Proyek yang disebut-sebut menggunakan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu dikerjakan tanpa papan proyek, tanpa pengawasan, serta dengan mutu yang dinilai jauh dari standar teknis pemerintah.
Alih-alih memberi manfaat bagi masyarakat, proyek tersebut justru menimbulkan kecurigaan kuat. Warga menyebut pelaksanaannya seperti proyek siluman — muncul tiba-tiba, dikerjakan diam-diam, tanpa identitas jelas, dan tanpa kepastian sumber anggaran
Pantauan pospublik.co.id di lapangan menunjukkan bahwa konstruksi saluran batu kali tampak tidak rapi. Adukan semen terlihat tidak merata, susunan batu tidak saling mengunci, dan beberapa bagian sudah terlihat retak meski pekerjaan belum rampung.
Warga menyayangkan kualitas pekerjaan yang dianggap asal jadi.
“Kalau proyek pemerintah kok begini hasilnya? Asal nempel batu, asal jadi. Duit rakyat tapi dikerjain kayak proyek pribadi. Parah!” keluh Ujang (50), warga setempat.
Hingga berita ini diterbitkan, tidak satu pun papan proyek dipasang di lokasi. Padahal peraturan mengharuskan setiap kegiatan pemerintah mencantumkan informasi lengkap seperti nama kegiatan, nilai kontrak, sumber anggaran, dan pelaksana pekerjaan.
Ketidakadanya papan informasi proyek dinilai sebagai indikasi kuat adanya upaya menggelapkan transparansi publik.
“Tanpa papan proyek, ini jelas bisa dikategorikan proyek siluman. Masyarakat tidak tahu siapa pelaksananya dan berapa nilai anggarannya,” ujar salah satu aktivis LSM di Bekasi.
Sumber internal menyebut, proyek ini diduga bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA). Namun hingga kini belum ada pejabat dari dinas terkait yang bersedia memberikan keterangan resmi.
Dugaan adanya kepentingan kelompok tertentu pun semakin menguat, terutama karena identitas proyek sengaja “disembunyikan”.
“Kalau proyeknya resmi dan benar, kenapa tidak terbuka? Jangan-jangan ini proyek titipan oknum. Rakyat cuma dijadikan tameng untuk bancakan anggaran,” ujar salah satu tokoh masyarakat Cibarusah.
Melihat kondisi lapangan yang memprihatinkan, sejumlah aktivis mendorong Kejaksaan Negeri Bekasi dan Inspektorat Provinsi Jawa Barat untuk melakukan audit investigatif.
“Kalau aparat diam, publik bisa menilai negara sedang kalah oleh mafia proyek. Kami minta Kejaksaan dan Inspektorat segera turun dan bongkar siapa pelaksana proyek ini!” tegas Arnold S., Ketua LSM MASTER kepada posublik.co.id.
Warga berharap pihak berwenang segera menghentikan pekerjaan bermutu rendah tersebut sebelum dana cair sepenuhnya.
“Kami capek lihat proyek model begini tiap tahun. Asal jadi, gak jelas siapa yang kerja. Nanti kalau rusak, masyarakat juga yang disalahkan. Pemerintah harus tegas!” ujar warga lainnya.
Redaksi pospublik.co.id telah mengirimkan surat konfirmasi dan permintaan klarifikasi resmi kepada Dinas SDA Provinsi Jawa Barat, serta menghubungi beberapa pejabat terkait melalui pesan resmi. Namun hingga berita ini diturunkan, tidak ada satu pun jawaban yang diberikan.
Minimnya respons dari pihak pemerintah semakin memperkuat dugaan bahwa proyek ini sarat persoalan dan perlu diaudit secara menyeluruh.
Sampai berita ini dipublikasikan, belum ada keterangan resmi dari Dinas SDA Provinsi Jawa Barat maupun Dinas SDA/BMBK Kabupaten Bekasi. Publik kini menunggu langkah nyata pemerintah dan aparat hukum untuk menindak siapa pun yang terlibat dalam dugaan proyek “gelap” tersebut.
Dedy