 |
| DSDABMBK Kabupaten Bekasi (doc,PP) |
Bekasi, pospublik.co.id – Lebih dari sebulan sejak Media Pos Publik melayangkan surat klarifikasi resmi kepada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Bekasi, namun hingga hari ini tidak ada jawaban apapun terkait surat tersebut.
Padahal, surat tersebut menyangkut dugaan penyimpangan anggaran bernilai miliaran rupiah pada proyek revitalisasi Ruas Jalan Kalimalang Paket II dan III Tahun Anggaran 2024.
Salah seorang pegawai di Bina Marga, Taufik, pada 14 Agustus 2025 lalu menyampaikan bahwa estimasi jawaban memerlukan waktu sekitar dua pekan. “Iyaa bang, estimasi sih emang 14 hari kerja untuk surat jawaban. Bisa lebih cepat, bisa juga lebih lama tergantung kondisi di kantor,” ujarnya kala itu.
Namun hingga kini, tidak ada jawaban maupun kejelasan sejauh mana tindak lanjut atas surat klarifikasi tersebut. Publik pun wajar mempertanyakan sikap diam pihak dinas yang justru menambah tanda tanya besar atas dugaan penyimpangan, terlebih temuan serupa sebelumnya juga tercatat dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
BPK mencatat adanya kekurangan volume pekerjaan dengan nilai mencapai miliaran rupiah pada kedua proyek revitalisasi Kalimalang tersebut. Fakta bahwa proyek telah dinyatakan selesai 100% secara administratif dan dibayarkan penuh, namun masih menyisakan kekurangan signifikan, memperkuat dugaan adanya rekayasa laporan serta lemahnya proses pengawasan.
Sikap diam SDABMBK atas surat klarifikasi menjadi cerminan rapuhnya transparansi dan akuntabilitas. Alih-alih memberikan penjelasan terbuka, ketidakjelasan ini justru menimbulkan kesan adanya upaya menutup-nutupi persoalan yang seharusnya menjadi hak publik untuk diketahui.
Media Pos Publik menilai, kondisi ini harus menjadi alarm bagi aparat penegak hukum (APH). Sudah saatnya APH lebih melek terhadap persoalan yang nyata di depan mata, bukan menunggu hingga dugaan penyimpangan berubah menjadi skandal yang lebih besar.(Red)