 |
| Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) (doc.net) |
Jakarta, pospublik.co.id - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memastikan tidak akan menggelar aksi demonstrasi di Jakarta pada hari ini, Senin (1/9/2025). Keputusan tersebut disampaikan Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan, Muhammad Ikram, setelah mempertimbangkan situasi terkini di Ibu Kota. “Untuk wilayah Jakarta, karena melihat kondisi yang sangat buruk, kami memastikan kami tidak turun hari ini,” ujar Ikram saat dikonfirmasi, Senin.
Sementara itu, Dikuti dari Kompas.com, Koordinator Aliansi BEM SI, Muzammil Ihsan, menegaskan bahwa aksi demonstrasi baru akan dilaksanakan pada Selasa (2/9/2025). “Kita enggak hari ini, tapi Selasa,” kata Ihsan. Aksi besok merupakan kelanjutan dari demonstrasi bertajuk “Indonesia (C)emas 2025” yang sebelumnya digelar pada Senin (28/7/2025), dan kali ini dinamakan “Indonesia (C)emas Jilid II 2025”.
Pada aksi bulan Juli lalu, demonstrasi berlangsung hingga malam hari dan diakhiri dengan kehadiran Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro, yang hadir mewakili Presiden RI Prabowo Subianto dan Mensesneg Prasetyo. Dalam kesempatan tersebut, Juri menegaskan bahwa pemerintah tetap mendengarkan aspirasi mahasiswa dan membuka ruang dialog. “Tidak benar Presiden mengabaikan aspirasi mahasiswa. Semua akan ditampung, dikaji, dan diambil tindakan jika memang sesuai dengan kepentingan bersama,” tuturnya.
Sebagai bentuk komitmen, Juri menandatangani dokumen tuntutan mahasiswa yang diserahkan dalam bentuk bundel di hadapan massa aksi. Dalam dokumen tersebut, BEM SI menyampaikan 11 tuntutan utama, di antaranya penolakan terhadap upaya pengaburan sejarah dan politisasi sejarah untuk kepentingan elit, desakan peninjauan ulang pasal-pasal kontroversial dalam pembahasan RUU, serta permintaan pelibatan publik secara luas sebelum pengesahan.
Selain itu, BEM SI juga menuntut pemerintah lebih transparan dalam perjanjian bilateral demi melindungi kepentingan ekonomi nasional dan memastikan kesepakatan yang adil. Mereka meminta audit menyeluruh terhadap izin pertambangan, penegakan hukum terhadap praktik illegal mining, serta pembagian keuntungan yang lebih merata bagi masyarakat terdampak. Tuntutan lainnya mencakup pembatalan pembangunan lima batalion baru di Aceh dan permintaan keterbukaan data jumlah personel TNI organik sesuai MoU Helsinki.
BEM SI juga menolak pembangunan pengadilan militer dan fasilitas pendukung lainnya di lingkungan Universitas Riau maupun kampus-kampus lain, serta menolak UU TNI dan segala bentuk intimidasi terhadap masyarakat sipil. Mereka mendesak transparansi proses hukum dan pembebasan bagi mahasiswa yang masih berstatus tersangka, menolak promosi perilaku LGBT di seluruh sektor sosial, dan meminta pemerintah segera merumuskan regulasi serta sanksi tegas sesuai nilai agama dan budaya bangsa.
Selain itu, mahasiswa juga menolak praktik rangkap jabatan sipil-militer maupun struktural lain yang dinilai berpotensi merusak profesionalisme birokrasi. Sebagai bagian dari tuntutan tersebut, BEM SI mendorong pemerintah bersama DPR untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai upaya memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. (Red.)