 |
Bekasi, pospublik.co.id - Pemerintah Kabupaten Bekasi menyatakan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan Pemerintah Pusat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kemandirian pangan daerah.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, saat menghadiri kegiatan Panen Raya Jagung Serentak Nasional yang dipusatkan secara daring dari Kalimantan Barat bersama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Di Kabupaten Bekasi, kegiatan ini digelar di lahan pekarangan pangan milik Polres Metro Bekasi, Cikarang Utara, pada Kamis (5/6/2025).
“Program ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Bekasi. Kita akan terus mendukung langkah-langkah strategis pemerintah pusat dalam menjaga ketersediaan pangan nasional,” ujar Asep.
Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Bekasi memiliki potensi besar di sektor pertanian, dengan luas lahan pertanian mencapai 56 ribu hektare. Namun, sekitar 35 ribu hektare di antaranya masih tergolong tidak produktif.
“Ada sekitar 20 ribu hektare lahan tidur yang berdekatan dengan kawasan perumahan. Lahan-lahan ini bisa dimanfaatkan kembali untuk ditanami jagung atau komoditas pangan lainnya,” terangnya.
Untuk meningkatkan produksi pertanian, terutama padi, Pemkab Bekasi juga akan membangun sarana pendukung berupa sumur satelit guna mengatasi kekurangan air di wilayah yang rawan kekeringan.
“Sumur-sumur satelit akan dibangun di area pertanian yang rentan terdampak kekeringan, agar pasokan air tetap tersedia saat musim kemarau dan petani terhindar dari risiko gagal panen,” imbuh Asep.
Selain pengelolaan lahan dan penyediaan air, pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan infrastruktur pertanian. Menurut Asep, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang telah mencanangkan program pengecoran jalan menuju lahan pertanian guna mendukung mobilitas para petani.
Lebih lanjut, Asep menyampaikan bahwa saat ini Pemkab Bekasi bersama DPRD tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang akan menjadi landasan hukum penting dalam menjaga keberlangsungan lahan pertanian dari alih fungsi.
Sebagai bentuk keseriusan, sementara waktu Pemkab Bekasi akan menunda proses perizinan pembangunan perumahan baru.
“Sesuai arahan Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi, Pak Bupati telah diminta untuk menghentikan sementara perizinan perumahan. Ini demi menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Bekasi,” tegasnya.
Melalui langkah-langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi berharap dapat menjadi bagian aktif dalam menjaga stabilitas pangan nasional dan menjadikan sektor pertanian sebagai pilar utama dalam pembangunan daerah. (Dedy/ADV)