 |
| Damkar Kabupaten Bekasi (doc,net) |
Bekasi, pospublil.co.id - Kondisi alat pelindung diri (APD) untuk petugas pemadam kebakaran di Kabupaten Bekasi kembali menjadi sorotan tajam publik.
Di tengah status Kabupaten Bekasi sebagai daerah dengan PAD besar dan kawasan industri raksasa, fasilitas keselamatan damkar justru dikabarkan masih sangat memprihatinkan.
Di lapangan, petugas mengungkapkan bahwa helm, sepatu safety, hingga jaket pelindung tidak mencukupi kebutuhan personel.
Bahkan saat terjadi kebakaran atau bencana, anggota damkar harus bergantian menggunakan APD, sebuah kondisi yang sangat berisiko bagi keselamatan mereka.
“Sering kali kami harus pinjam dari rekan lain karena APD nggak cukup. Semua serba terbatas,” ujar salah seorang anggota damkar.
Lebih mengkhawatirkan lagi, informasi yang beredar menyebutkan bahwa dalam Anggaran Tahun 2025, tidak terdapat pos belanja khusus untuk pengadaan APD damkar, padahal kebutuhan ini sangat mendesak dan bersifat penyelamatan jiwa.
Jika informasi ini benar, maka hal tersebut menjadi kontradiksi besar mengingat Kabupaten Bekasi adalah daerah industri dengan tingkat risiko kebakaran tertinggi di Jawa Barat.
Para pemerhati menilai bahwa pengabaian anggaran kebutuhan dasar seperti APD dapat menimbulkan pertanyaan besar mengenai arah prioritas pemerintah daerah.
Publik kini mendesak Bupati Kabupaten Bekasi untuk tidak hanya menerima laporan di atas kertas, tetapi turun langsung melakukan sidak ke seluruh posko damkar—mulai dari wilayah industri, permukiman padat, hingga daerah perbatasan.
Adapun beberapa desakan publik antara lain
- Memasukkan pengadaan APD sebagai anggaran prioritas, bukan ditunda atau dialihkan.
- Melakukan sidak mendadak untuk melihat kondisi riil lapangan tanpa rekayasa persiapan.
- Mengoreksi kebijakan anggaran 2025 bila memang tidak mengakomodasi kebutuhan vital damkar.
Pemerhati kebijakan publik menilai bahwa langkah-langkah ini harus dilakukan sebelum ada korban jiwa.
“Jangan menunggu ada petugas damkar yang terluka atau meninggal, baru pemerintah sibuk klarifikasi dan minta maaf. Sidak dan revisi prioritas anggaran harus dilakukan sekarang,” tegas salah satu pengamat.
Dengan ribuan pabrik besar yang menimbulkan potensi kebakaran, ledakan, dan insiden kimia, kebutuhan APD damkar seharusnya menjadi anggaran yang sangat urgen, bukan pelengkap tahunan.
"Minimnya APD dan tidak masuknya belanja APD di TA 2025, bila benar terjadi, merupakan kesalahan prioritas yang harus segera diperbaiki." Pungkas nya
Dedy