 |
| Mahfud MD dalam sambutannya secara daring pada Seminar Nasional "Peran Komisi Yudisial dalam Mengawasi Silang Sengkarut Kasus Pertanahan di Pengadilan" Kamis (7/10) |
Jakarta, pospublik.co.id - Pernyataan Menkopolhukam, Mahfud MD dalam sambutannya secara daring pada Seminar Nasional "Peran Komisi Yudisial dalam Mengawasi Silang Sengkarut Kasus Pertanahan di Pengadilan" Kamis (7/10), ditanggapi serius Hakim Djuyamto, SH. MH.
Dalam seminar tersebut, Menkopolhukan menyebut sengketa tanah sering menimbulkan ketidak adilan dengan vonis yang tidak bisa dieksekusi akibat mafia tanah bekerja sama dengan mafia peradilan menurut Djuyamto harus ditanggapai serius.
Djuyamto menyebut, pernyataan itu sangat disayangkan. Ditengah-tengah MA menjaga dan membangun integritas hakim, dengan enteng Menkopolhukam melempar statemen yang asumtif terhadap hakim di pengadilan.
Semestinya ujar Djuyamto, menjadi tugas Menkopolhukam untuk bagaimana sebagai koordinator bidang hukum menciptakan kebijakan yang mampu mensinergikan semua lembaga terkait dalam hal administrasi pertanahan berikut kebijakan Kebijakan antar penegak hukum non sektoral.
Menurut Djuyamto, membangun sinergitas antar lembaga terkait dalam hal administrasi pertanahan berikut kebijakan Kebijakan antar penegak hukum non sektoral akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparatur. Bukan malah sebaliknya, Menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur.
Kalaupun Mahfud MD punya data atau bukti lanjut Djuyamto, alangkah baiknya melakukan koordinasi tingkat pimpinan lembaga terkait agar dilakukan langkah-langkah terukur. Maksud tercapai tanpa ada hal yang kontraproduktif. Jangan justru masyarakat diajak makin tidak percaya kepada aparatur. (MA)