 |
| Letjen TNI, Doni Monardo Selaku Kepala BNPB Meninjau Lokasi Rawan Longsor Di Daerah Tanah Pasundan, Jawa Barat, Jumat (13/03/2021) |
Jawa Barat, pospublik.co.id - “Saya dulu sering latihan di sini, silahkan tanya Pak Entjun, dulu dia pelatih saya,” demikian Kepala BNPB, yang juga Kepala Satuan Tugas Khusus Penanggulangan Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo, Jumat (12/3/2021) kepada awak media saat meninjau daerah rawan longsor di Batujajar.
Mendengar ucapan Jenderal Bintang tiga (3) tersebut, Entjun yang tengah berada di luar tenda tersenyum lebar sambil mengangguk-anggukkan kepala.
Doni kembali mengenang kisahnya sekitar tahun 1985 dan 1986 di markas Kopassus Batujajar, Bandung Barat. Menurutnya, nyaris setiap minggu, menghabiskan waktu berlatih di bumi Giriasih. Sebelum berpindah latihan fisik di Giriasih, Doni mengenyam gemblengan fisik di Gunung Bohong, Cimahi. Setelah itu beralih ke Gunung Padakasih yang terletak di perbatasan antara Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.
Cerita ini bukan sekedar latihan kesamaptaan prajurit Kopassus. Lebih pada perubahan lereng bukit, yang dulu rimbun/hijau penuh pepohonan, kini menjadi lereng kritis, gundul, dan tentu rawan longsor.
Beberapa waktu terakhir, Doni sesekali menyambangi markas Pusdiklatpassus, sekedar mengunjungi putra keduanya, Reizalka Dwika Monardo (kelahiran 1997) yang tengah menempuh pendidikan di sana.
Sepulang dari Batujajar, rute yang biasa dilalui adalah Jalan Batujajar Cimareme, lalu masuk tol Purbaleunyi. Hari itu, jalur Cimareme macet parah, akhirnya ia menempuh jalur alternatif melintas jalur Giriasih, Batujajar.
Ketika melintas di Giriasih, Doni memandang ke bukit tempat ia berlatih dulu. Seketika dahinya berkenyit, "Apakah ini bukit yang sama? mengapa sekarang gundul,” mungkin ini yang terbersit dihatinya.
Tak percaya dengan apa yang dilihat, Doni segera memerintahkan sopirnya berhenti dan putar balik. Doni mengambil foto bukit gundul Giriasih. Foto itu segera ia kirim ke stafnya di BNPB maupun kepada Kalak BPBD Provinsi Jawa Barat, Dani Ramdhan.
“Luar biasa responsnya. Sangat cepat. Hanya dalam beberapa hari, kita sudah bisa berkumpul disini untuk melakukan mitigasi dan pencegahan. Bukan hanya itu, tapi bisa melibatkan masyarakat yang tinggal di bawah lereng untuk ikut latihan simulasi menghadapi bahaya tanah longsor. Luar biasa sekali. Saya melihat masyarakat antusias mengikuti simulasi. Tadi malah ada ibu-ibu yang menggendong bayi hampir jatuh waktu latihan evakuasi. Sekali lagi, sungguh luar biasa, dan patut diapresiasi,” kata Doni, disambut tepuk tangan meriah peserta simulasi.
Doni mengatakan, kegiatan hari itu dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melindungi diri ketika terjadi bencana longsor, serta melaksanakan instruksi Presiden Joko Widodo.
“Kita baru selesai Rakornas Penanggulangan Bencana. Semua yang hadir tentu masih ingat, Bapak Presiden menekankan bahwa langkah terbaik penanggulangan bencana adalah pencegahan dan mitigasi,” ujar Doni dihadapan awak media.
Masih mengutip instruksi presiden, Doni Monardo menekankan pula ihwal pentingnya perencanaan pembangunan yang sensitif terhadap risiko bencana. “Jangan hanya diatas kertas, tapi harus dibuktikan dilapangan. Ini yang mendasari saya kesini,” tegasnya.
Seperti di daerah lain, bumi Parahyangan juga memiliki banyak titik berpotensi bencana longsor, termasuk potensi bencana banjir. Tanggal 7 dan 8 Januari 2021 misalnya, BMKG melansir pesan cuaca ekstrem. “Saya langsung minta Pak Lilik (Lilik Kurniawan, Deputi Bidang Pencegahan, BNPB-red) untuk menghubungi daerah-daerah, supaya membuat antisipasi,” kata Doni.
Waktu bersamaan, Doni menyesalkan jika masih ada media mainstream atau medsos yang terkadang justru seperti menganulasi peringatan itu, seolah tidak benar. Meski, Telkomsel sudah melakukan sms-blasting, diikuti provider lain untuk memperingatkan masyarakat luas.
Kemudian, tanggal 9 Januari 2021, terjadi longsor di Sumedang, 40 orang harus dirawat, 3 orang luka berat, dan 22 orang luka ringan, serta 1.126 jiwa terdampak akibat bencana longsor tersebut. Longsor Sumedang juga menghancurkan 26 unit rumah di Desa Cihanjuang.
“Nah kondisi Sumedang kurang lebih sama dengan kondisi di Giriasih ini. Nanti saya minta Doktor Abdul Muhari memberi paparan singkat kepada kita untuk membandingkan kondisi Sumedang dan di sini,” ujar Doni.
Untuk itu, ingat kata-kata Presiden, “Jangan sampai bencana terjadi baru kita pontang-panting. Silakan cek di YouTube, pengarahan Presiden saat Rakornas. Jangan kita pontang-panting setelah bencana terjadi. Kita harus melakukan pencegahan dan mitigasi,” tandas Doni seraya menambahkan, kata pontang-panting menjadi kata kunci di situ.
Mantan Danjen Kopassus itu juga berpesan kepada para ASN, bahwa pelayanan publik terbaik adalah ketika pemerintah hadir dan mampu menyelamatkan manusia.
“Makanya hari ini saya gembira, BNPB, BPBD Provinsi Jawa Barat dan BPBD Bandung Barat, serta Basarnas Daerah, para relawan, media, masyarakat, dan para pihak hadir disini untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan dan mitigasi bencana,” kata Doni sambil terseyum.
Sekilas Doni juga menceritakan pengalamannya sewaktu Pangdam III/Siliwangi (2017 – 2018). Salah satu program lingkungan yang ia gerakkan adalah Citarum Harum. “Alhamdulillah saat ini kondisi Citarum jauh lebih baik. Daerah-daerah rendah yang biasanya tergenang banjir tiga sampai empat minggu, saat ini bukannya tidak banjir, masih tetap banjir tapi dalam waktu dua-tiga hari sudah surut. Ini kemajuan besar,” ujar Doni, yang lagi-lagi disambut tepuk tangan peserta simulasi.
Doni Monardo pun membagi kunci sukses, yakni: Melibatkan masyarakat secara aktif. Sebab, jika yang bergerak hanya ASN, TNI dan Polri, tidak akan maksimal tanpa dukungan dan peran serta masyarakat. Kuncinya adalah kolaborasi Pentahelix, yakni: Kerja bersama antara Pemerintah (pusat dan daerah), akademisi/pakar, komunitas masyarakat, pengusaha, dan kalangan media.
Tak terkecuali dalam hal mitigasi dan pencegahan bencana. Masyarakat harus dilibatkan. Protap penyelamatan wanita, balita, orang tua dan kelompok difabel harus menjadi prioritas. Manakala masyarakat siap, diharapkan ketika terjadi bencana, tidak sampai merenggut nyawa.
Doni yang berdarah Minang ini menyebut, dirinya punya ikatan emosional yang sangat dalam dengan bumi Pasundan. Alasannya, ia lahir di Cimahi, Jawa Barat. Pernah Danrem di Bogor, lalu Pangdam Siliwangi. “Saya banyak menemukan filosofi alam di Jawa Barat, kita jaga alam, alam jaga kita,” ujar Doni.
Khusus kepada masyarakat di Bumi Siliwangi, Doni berpesan agar melestarikan tradisi leluhur yang begitu menjaga dan menjunjung tinggi alam. Ia menyebut bagaimana orang Pasundan memberi nama sungai dengan kata (Ci) serta memberi nama kepada pohon raksasa dengan kata (Ki), harus diingat.
Untuk sungai, kenanglah sungai Citarum, Ciliwung, Cisadane, dan banyak lainnya. Untuk penamaan pohon-pohon besar, ada Ki Baubab atau Ki Tambleg, Ki Manik, Ki Hujan (trembesi), dan lain-lain. “Itu bukti penghargaan masyarakat leluhur Pasundan terhadap sungai dan pohon. Mari kita lestarikan tradisi leluhur itu, kita jaga alam supaya alam jaga kita,” tegas Doni.
Apa yang dilihat di atas sana, adalah buktinya telah mengabaikan tradisi leluhur dengan menebang pohon semaunya. Doni menyebut itu ulah manusia yang tidak bertanggung jawab.
“Saya yakin karena saya tahu betul, bagaimana bukit Giriasih dulu itu sangat hijau dan penuh pepohonan. Sekarang, dari tempat ini kita bisa sama-sama melihat, Giriasih gundul, rawan longsor,” katanya.
Tanpa mitigasi dan pencegahan, Doni memastikan, lereng Giriasih akan longsor. “Di atas tadi saya melihat ada aliran air. Itu bukan mata air, tapi rekahan tanah. Air itulah yang membuat tanah gembur, dan manakala terjadi hujan lebat dalam intensitas lama, bisa mengakibatkan longsor. Nanti saya minta Doktor Abdul Muhari menjelaskan kepada kita semua,” pungkas Doni.
Tanda-tanda alam
Sebelum kembali ke tempat duduk, Doni meminta kepada MC memberi tambahan waktu barang sebentar untuk presentasi Doktor Abdul Muhari, direktur Pemetaan dan Risiko Bencana BNPB.
“Sebelum memulai presentasi, saya ingin bertanya, apakah ada Bapak kades atau Pak lurah, Pak RW dan Pak RT hadir di tenda ini,” tanya Doni. Beberapa orang serentak tunjuk tangan pertanda hadir.
Menurut Abdul Muhari, merekalah yang berada paling dekat dengan masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. Untuk itu mereka harus paham peta situasi daerahnya, terkait bahaya longsor yang mengancam, serta memahami protokol evakuasi.
“Kiranya perlu dibangun area yang lebih luas, bisa berupa rumah ibadah atau sarana fasum untuk sewaktu-waktu menjadi tempat evakuasi warga,” ujar doktor ahli tsunami itu.
Dalam paparan Indeks Kerentanan Tanah Longsor di Batujajar, Bandung Barat, Abdul Muhari menyebut bukit Giriasih, Batujajar, Bandung Barat berada pada tingkat kerentanan sedang sampai tinggi. Cepat atau lambat, longsor akan terjadi, jika tidak segera diintervensi langkah mitigasi dan pencegahan.
“Ajak masyarakat untuk belajar dari dua tanda alam, untuk segera melakukan langkah penyelamatan. Yang pertama, hujan dengan curah sangat tinggi selama 30 menit berturut-turut. Kedua, hujan dengan curah tinggi selama 60 menit. Sekali lagi saya ulangi, tanda pertama adalah hujan sangat lebat selama tiga puluh menit. Kedua, hujan lebat selama satu jam. Jika salah satu terjadi, segera tinggalkan rumah menuju lokasi evakuasi,” kata Aam, panggilan akrabnya.
Melalui slide presentasi, Aam juga membandingkan lokasi longsor di Sumedang dan lokasi bukit Giriasih yang mirip. Sebagai gambaran, bidang luncuran longsor di Sumedang tercatat mencapai sekitar 150 meter. Artinya, jika seandainya Giriasih longsor, maka luncurannya kurang lebih sama. “Karena itu, kalau membangun tempat evakuasi, minimal harus berjarak 200 meter dari titik bukit,” kata Abdul Muhari.
Dua persen APBD
Dalam acara tersebut, juga hadir Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Tb Ace Hasan Syadzily. Ia mengapresiasi kegiatan mitiasi dan pencegahan bencana longsor Giriasih, Batujajar, Bandung Barat. Aceh yang juga Ketua Panja Revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana juga mengapresiasi BNPB, Pemprov Jabar, Pemkab Bandung Barat dan para pihak yang melakukan langkah cepat melakukan mitigasi dan pencegahan bencana.
“Kami Komisi VIII dalam draft Undang Undang Penanggulangan Bencana itu menyebutkan budget mandatori. Ada kewajiban pemerintah daerah untuk mengalokasikan minimal 2 persen APBD untuk penanggulangan bencana. Itu bisa digunakan untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Jika terjadi bencana daerah telah siap memiliki pangkalan anggaran tersebut,” katanya Ace Hasan Syadzily dikutip dari,
Ace memperkirakan revisi undang-undang ini bisa selesai pada bulan April 2021. Harapannya, langkah pencegahan dan mitigasi bencana di Tanah Air bisa lebih maksimal. Hal itu paralel dengan instruksi Presiden Joko Widodo.
Salus populi suprema lex. Hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat. (Egy Massadiah)