 |
| Walikota Bekasi Bentuk FGD Tangani Fakir Miskin |
Kota Bekasi, pospublik.co.id - Dinas Sosial Kota Bekasi membentuk Forum Group Discussion (FGD) tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) menangani fakir miskin dan orang tidak mampu. Pembentukan FGD tersebut merujuk pada program Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos-RI).
Pembentukan FGD ini dilakukan di Hotel Aston Kota Bekasi. Kegiatan tetsebut tetap mengacu pada protokol kesehatan, tanpa terkecuali undangan dari organisasi sosial sebanyak 70 orang.
FGD ini bertujuan membangun kesamaan visi tentang penanganan fakir miskin, sekaligus menjadi langkah awal persiapan layanan satu pintu. Mengacu pada Permensos 15 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu, Walikota Bekasi, Rahmat Effendi menerbitkan Perwal 57 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja, serta Sistem Layanan dan rujukan Terpadu. Mengenai data kemiskinan (Big data) dalam Permensos No 5 Tahun 2019, maka di lanjutkan dalam sebuah pengaplikasian di masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan.
Demikian siaran Pers Humas Pemkot Bekasi, Selasa (25/08) yang disert di Media centre.
Menurut Humas Pemkot Bekasi, pembukaan acara oleh Walikota Bekasi, Rahmat Effendi dihadiri Koordinator SLRT Provinsi Jawa Barat, Harvian. Peserta adalah para anggota Program Keluarga Harapan (PKH), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), anggota TKSK Kota Bekasi, dan anggota Karang Taruna.
Walikota menyebut bahwa program Kementerian Sosial ini harus terkoneksi dengan bantuan Bapelitbangda Kota Bekasi. Dengan demikian, serapan anggaran yang akan diajukan dapat dipastikan tepat sasaran. Program ini juga harus terkoneksi dengan Diskominfostandi agar dapat membantu penjabaran data masyarakat Kota Bekasi.
"Prigram ini diharapkan bisa mengurangi jumlah angka kemiskinan di Kota Bekasi secara signifikan. Bergerak berdasarkan data dan harus terukur. Terutama adalah penanggualangan PPKS tidak lagi bersifat sektoral, harus dilakukan dengan sinergitas antar OPD yang ada," ujar Rahmat Effendi yang akrap disapa Pepen ini.
Untuk memudahkan penanganan fakir miskin ujar Walikota, komunikasi harus dibangun dengan baik. Contohnya lanjut dia, penerima bansos memiliki mobil, kenapa bisa terjadi, karena kurang komunikasi. Padahal sasaran adalah fakir miskin, tetapi tidak tepat sasaran hanya karena kurang komunikasi.
Solusinya papar Walikota Bekasi, hanya 21 ribu hektare jangkauan, cukup dekat dan tidak sulit. Tetapi tidak pernah selesai mengapa ujar Wali bertany. Kini sudah jamannya serba teknologi, by name by adres, apa saja yg harus dibangun kebutuhan ekonominya, harus tersinegritas dengan Dinas Komunikasinya, agar langsung dapat mencapai target.
Demikian juga untuk Dinas Perkimtan Kota Bekasi lanjut Wali, harus mendata Lingkungannya, MCK, air bersih, jalan setapak, sarana prasarana PSU, termasuk sekolah. Ini adalah cara kerja sinegitas, sehingga Dinas Sosial hanya perlu mendata secara rinci apa yang dibutuhkan dari warga yang tidak mampu. (Ndoet)