 |
| Ruang Piket Ada Meja Tapi Tidak Dijaga Membuat Tamu Kebingungan |
BEKASI POSPUBLIK.CO.ID - Guna memastikan penyebab buruknya pelayanan KCD Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Barat, yang beralamat di Jl. Festive Ave, Ruko Festive Garden Blok AA.16 No. 55-56, Grand Wisata, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, yang dikeluhkan pihak SMAN, dan SMKN di Kota/Kabupaten Bekasi, dengan bersahaja wartawan ingin mendapat penjelasan dari Kepala Kantor Cabang Dinas, Casmadi, Jum'at (22/11).
Pelayanan yang disebut sangat buruk dan memprihatinkan tersebut, diakui telah menimbulkan kecemasan bagi masyarakat pendidikan, karena berdampak terhadap mutu pendidikan, khususnya tingkat SMA/K di Kota/Kabupaten Bekasi. Merasa prihatin terhadap fenomena ini, salah seorang guru pun meminta wartawan mengkritisi kinerja KCD.
Menurut guru yang enggan disebut namanya ini, sejak pengelolaan SMA/K diambil alih Propinsi, sekolahnya belum pernah mendapat kunjungan dari KCD. Pejabat di KCD jarang ngantor. Urusan sekolah jadi terkendala. Bisa bolak-balik sampai 2 minggu hanya untuk menemui pejabat di KCD.
“Sejak SMA/K diambil alih provinsi, sampai sekarang, satu orang pun dari KCD belum pernah meninjau sekolah kita. Coba dikritisi terkait pelayanan KCD. Pejabat-pejabatnya jarang ngantor. Urusan sekolah jadi terkendala. Bisa bolak-balik sampai 2 minggu hanya untuk menemui pejabat di KCD," pinta guru ini terlihat kecewa, dan keluhan itu dibenarkan teman seprofesinya.
Menerima permintaan seperti itu, berarti masalahnya sudah sangat serius dan menarik disikapi wartawan. Sayangnya, aksi wartawan turun lapangan investigasi tidak pada waktu yang tepat. Tak seorang pejabat berkompoten dapat ditemui di KCD tersebut. Sambil menggerutu, hati wartawan berkata "Berarti apa yang menjadi keluhan guru itu dapat dipastikan benar".
 |
| Kantor KCD Pendidikan Wilayah III Jawa Barat yang Dikeluhkan Masyarakat Pendidikan Memprihatinkan |
Sisir seputar Ruangan, semakin memberi gambaran kalau pelayanan di Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Barat, yang beralamat di Jl. Festive Ave, Ruko Festive Garden Blok AA.16 No. 55-56, Grand Wisata, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, ternyata sangat tidak akomodatif sebagai pelayan masyarakat pendidikan.
Jarum jam telah menunjuk angka 09.00 Wib, namun tak seorang pun pejabat yang berkompeten yang dapat diminta penjelasan penyebab substansi permasalahan yang dikeluhkan pihak sekolah atas pelayanan yang sudah sangat memprihatinkan tersebut.
Ruang paling depan, biasanya merupakan tempat penerimaan tamu, dihiasi satu unit meja dan kursi kosong di sisi kiri ruangan. Sedangkan di sisi kanan, 4 kursi hitam terletak tak beraturan.
Ruang berikutnya, terdapat 2 pasang meja lengkap dengan kursi saling bersebelahan atau berhadap-hadapan, masing-masing diisi 1 staf wanita. Menjawab pertanyaan wartawan kaitan posisi KCD, staf wanita berparas cantik itu mengaku tidak tahu.
“Dari pagi belum kelihatan, mungkin ada acara di Bandung," ujar staf KCD tersebut. Sementara 3 orang staf yang berada dimeja yang lainnya seolah tak bereaksi atas kehadiran tamunya. "Bapak coba tanya ke gedung sebelah, ke bagian Kepegawaian," ujar staf KCD itu memberi petunjuk.
Mendapat arahan, wartawan berusaha memastikan dan beranjak ke-gedung sebelahnya, ke bagian administrasi dan kepegawaian. Lagi-lagi keberuntungan belum menjadi milik wartawan, dibagian Kepegawaian tersebut hanya diisi seorang staf. Staf bernama Eko menyebut belum seorang pejabat yang terlihat sejak pagi.
 |
| Suasana Sertijab KCD Pendidikan Wilayah 3 Jawa Barat Belum Lama Ini |
“Kalau pak Marodji, biasanya pagi-pagi datangnya. Tapi, hari ini belum kelihatan. Kalau Kepala KCD selalu sibuk. Saya tidak punya nomor kontaknya," ujarnya.
Sementara Kepala KCD Pendidikan Wilayah III, Casmadi, ketika dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp (WA), Jumat (22/11), terkait keluhan buruknya pelayanan KCD tersebut, Dia mengatakan, dengan jumlah 600 SMA/SMK Negeri dan Swasta di wilayah kota dan kabupaten Bekasi yang menjadi binaan KCD, sudah dapat dipastikan pejabat KCD Wilayah III Super sibuk.
Menurut Casmadi, keterbatasan personil yang terdiri dari honorer plus 4 orang pegawai berstatus PNS termasuk dirinya dapat dibayangkan bagaimana tingkat kesulitan yang dihadapi KCD, tapi sistem harus berjalan. Bidang pengawasan ke-sekolah ujar Casmadi, standarnya 1 orang untuk 12 sekolah. Tetapi karena keterbatasan personil, 1 pengawas terpaksa membina 60 sekolah. Sekarang, dari 12 pengawas, sudah ada yang pensiun.
Mengenai keluhan masyarakat pendidikan yang menyebut pejabat KCD susah ditemui dikantor, dan KCD selalu sepi, Casmadi mengatakan bukan sering tidak ada ditempat karena tidak masuk, tetapi karena super sibuk urusan pembinaan dan dinas luar. "Bisa dibayangkan dengan tugas seabreg abreg melayani dengan berbagai keperluan guru serta jumlah karyawan yang sangat terbatas, pasti staf banyak yang diberi tugas keluar," tandasnya.
“Saya sudah mendelegasikan ke Pak Marodji, kalau tidak ke Pak Nurdin. Tidak harus dengan saya. Beliau juga pejabat, sama,” kata Casmadi sebagaimana dikutip dari IP.
Untuk diketahui, Sejak alih kelola SMA/SMK ke provinsi tahun 2017, Provinsi Jawa Barat membentuk 13 Kantor Cabang Dinas (KCD) sebagai perwakilan Dinas Pendidikan Propinsi.
Rumor yang terus berkembang, dan bahkan mulai terasa kalau sejak alih kelola SMA dan SMK ke Provinsi, grafik mutu pendidikan di Kota dan Kabupaten Bekasi, diakui turun drastis.
Masyarakat pendidikan mengatakan, akibat keterbatasan personil di KCD, mulai dari staf, pengawas, mengakibatkan sekolah kehilangan arah, dan terkesan berjalan sendiri-sendiri tanpa komando.
Sekolah-sekolah kini sudah berani meliburkan siswa diluar jadwal libur resmi dari negara, seperti SMA-Negeri 17. Pungutan juga semakin merajalela. Orang tua siswa/i dipaksa merogoh kocek dalam-dalam jika masih menginginkan anaknya bersekolah di SMA/K Negeri.
Kurangnya pengawasan dari KCD, oknum-oknum di masing-masing sekolah berdalih peningkatan mutu, berlomba memungut uang buku, uang kegiatan, uang SPP/SDP, uang tabungan, uang praktek, dan uang bangunan atau iuran awal tahun, uang Pramuka, uang Pensi, uang study tour, uang ekskul dan masih banyak alasan lainnya tanpa ada rasa sungkan atau malu.
Dampak pengawasan yang rendah, dan respon pejabat KCD yang terkesan melakukan pembiaran, sejumlah kepala sekolah SMA dan SMK, sering meninggalkan sekolah tanpa alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan.
Solusinya, Kepala Dinas Pendidikan dan Gubernur Jawa Barat harus segera berbenah mengatasi fenomena yang sedang terjadi pada dunia pendidikan yang semakin hari semakin mencemaskan orangtua siswa/i. Sidak ke KCD Pendidikan Wilayah III dan wawancara terbuka dengan orangtua siswa/i untuk mengetahui apa yang terjadi yang menjadi keluhan orangtua siswa/i. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang dipercaya masyarakat mampu meningkatkan SDM masyarakat harus peka terhadap dunia pendidikan, khususnya di Jawa Barat. Jangan membiarkan KCD Wilayah III hanya dikelola 4 ASN, dan 12 pengawas.
Kondisi kantor juga menjadi sangat berpengaruh terhadap pelayanan bagi masyarakat pendidikan. Staf-staf terlihat tertekan dan merasa kurang nyaman, sehingga sulit atau tidak mampu menunjukan 5-S "Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun". Padahal, sebagai SKPD pelayanan publik, 5-S adalah jurus jitu setiap berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. (Mars)