 |
| Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bekasi (doc,net) |
Bekasi, pospublik.co.id – Surat klarifikasi resmi yang dilayangkan Media Pos Publik Bersatu kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi hingga kini tidak juga mendapat jawaban. Padahal surat dengan nomor 04/KLARIFIKASI/KABIRO/POSPUBLIK
/VIII/2025 itu telah disampaikan sejak 5 Agustus 2025 lalu.
Dalam surat tersebut, Media Pos Publik menyoroti dugaan penyimpangan pada proyek peningkatan jalan lingkungan di Desa Lubangbuaya dan Desa Burangkeng, Kecamatan Setu. Proyek yang menelan anggaran masing-masing Rp1,83 miliar dan Rp490 juta tersebut, secara administrasi dinyatakan telah terealisasi 100 persen. Namun, hasil investigasi lapangan menemukan adanya indikasi kekurangan volume pekerjaan hingga 30 persen dari nilai kontrak, mutu konstruksi yang rendah, hingga dugaan mark-up anggaran.
Media Pos Publik juga menyinggung temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengonfirmasi adanya kekurangan volume pada dua proyek tersebut, dengan nilai kerugian ratusan juta rupiah. Meski demikian, pembayaran kepada pihak penyedia tetap dilakukan penuh tanpa koreksi, sehingga menimbulkan dugaan adanya pembiaran dari pihak dinas terkait.
Dalam surat klarifikasi, Media Pos Publik mengajukan sejumlah pertanyaan resmi kepada Disperkimtan, di antaranya terkait mekanisme pengawasan teknis, dasar pembayaran penuh, serta langkah korektif atas temuan BPK. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, dinas belum memberikan jawaban maupun klarifikasi resmi.
Tidak adanya respons dari Disperkimtan dinilai memperkuat pertanyaan publik terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Kondisi ini juga menimbulkan desakan agar aparat penegak hukum segera turun tangan mengusut dugaan penyimpangan tersebut.(Dedy)