 |
| Kapolri Bahas Isu Kelangkaan BBM Bersubsidi |
Jakarta, pospublik.co.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury berikut Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Nicke Widyawati duduk bersama membahas isu kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya jenis solar bersubsidi, Jumat (8/4/2022).
Dalam pembahasan isu kelangkaan BBM yang berlangsung di Mabes Polri tersebut, Kapolri menyebut, berdasarkan data yang ada, ketersediaan atau stok solar bersubsidi dalam kondisi aman untuk kebutuhan masyarakat.
“Hasil pengecekan secara umum, kebutuhan bahan bakar minyak kita, khususnya solar bersubsudi dalam kondisi aman memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga, istilah kelangkaan ini perlu didalami karena sebenarnya disatu sisi kebutuhan solar industri mengalami penurunan,” pungkasnya.
Untuk mempertahankan tren positif tersebut ujar Sigit, saat ini dan kedepannya, Polri akan memastikan stok solar bersubsidi terjamin. Pihaknya akan terus mengawal penyaluran serta penggunaannya tepat sasaran.
“Ini yang akan kita jaga. Sehingga kemudian di lapangan solar subsidi tetap tersedia. Dan solar industri juga terpenuhi dan dipersiapkan untuk industri. Keberadaan minyak solar (BBM) sesuai penggunaannya dapat riil dilapangan. Stok tercukupi dan betul-betul kita jaga dan pertahankan,” papar Sigit.
Sigit menambahkan, dalam rapat diketahui terjadi peningkatan terhadap kebutuhan solar bersubsidi. Hal itu diakibatkan adanya fenomena tren produktivitas sejumlah komoditi industri jenis tertentu.
Selain itu lanjut Sigit, perang yang melanda Ukraina dan Rusia juga menjadi salah satu faktor berkurangnya ketersediaan minyak dan gas di seluruh dunia, termasuk Indonesia juga terdampak.
“Indonesia sampai saat ini khususnya di ASEAN, masih ada di nomor dua terendah. Karena kita masih menahan harga. Sehingga harga tetap ada dikondisi yang aman, sebagai contoh adalah solar. Dan juga ada yang dinaikkan, namun sebenarnya masih di subsidi,” paparnya.
Selain itu, Sigit menekankan, saat ini masih terjadi disparitas yang tinggi antara solar bersubsidi dengan solar industri, kurang lebih sebesar Rp.12.500. Dengan adanya gap tersebut, kata dia penggunaan solar di lapangan terkadang disalahgunakan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab.
“Memanfaatkan disparitas harga ini untuk kemudian mengambil kebutuhan minyak atau solar untuk industri. Mengambilnya dari SPBU subsidi. Tentu ini menambah beban Pemerintah dan juga menimbulkan permasalahan,” tegas Sigit.
Lebih lanjut Sigit menjelaskan, BBM bersubsidi mutlak untuk kelompok masyarakat, seperti moda transportasi umum, UMKM, pedagang kaki lima (PKL), Nelayan, dan jenis usaha lainnya.
“Kemudian, ulah oknum yang menggunakan BBM bersubsidi untuk kebutuhan industri, penyebap terjadinya kelangkaan. Kebutuhan industri justru menurun ditengah produktivitas perusahaan industri meningkat," ujarnya.
Menurut Sigit, sejak mendengar isu tersebut, kepolisian telah menetapkan 21 orang tersangka di enam wilayah Polda yang diduga keras melakukan tindak pidana penyalahgunaan BBM. Adapun keenam Polda yang melakukan penyidikan terkait perkara itu adalah: Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali dan Gorontalo.
Sigit menegaskan, Polri tidak akan ragu memberikan sanksi tegas kepada siapapun yang menyalahgunakan BBM bersubsidi.
“Kita sudah menangkap kurang lebih 21 tersangka di enam wilayah. Dan ini akan terus kita lakukan. Sehingga, distribusi BBM bersubsidi betul-betul tepat sasaran. Sedangkan kebutuhan industri tentunya akan disiapkan sesuai kuota yang dibutuhkan industri,” ujar Sigit.
“Apabila ada alasan jarak wilayah pasok jauh, sehingga perlu pelayanan khusus, Pertamina telah mempersiapkan diri untuk itu. Kalau memang diperlukan adanya tambahan SPBU untuk industri, termasuk tempat penyimpanan yang bisa didorong, silahkan diajukannke Pertamina,” tegas Sigit. (Win/MA)