 |
| Ketika baching plan diturunkan di lokasi proyek, konsultan pengawas dan PPTK tidak ada |
KABUPATEN BEKASI, POSPUBLIK.CO.ID - Proyek pengecoran Jalan Lingkungan (Jaling) di Perumahan Permata Regensi, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, diduga keras tidak sesuai spek teknis. Ketika start pengecoran, PPTK dan Konsultan Pengawas diduga sengaja tidak berada di lokasi agar kontraktor leluasa mengurangi volume kegiatan. Akibat pengurangan volume fisik tersebut, jika Dinas membayar 100 persen, maka diduga keras menimbulkan kerugian negara atau Pemkab. Bekasi.
Dugaan pengurangan volume fisik oleh oknum kontraktor pelaksana kegiatan ini ditengarai mendapat restu dari Kepala Dinas, dan PPK Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Iwan Ridwan dan Kabid H. Nurwahi, sehingga PPTK dilapangan tidak dapat berbuat banyak.
Kepala Dinas selaku pengguna anggaran (PA) dan Kabid selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada daftar isian proyek anggaran (DIPA) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPRKPP) diduga telah berpesan kepada Pengawas Pelaksana teknis (PPTK) dan kepada Konsultan pengawasan kegiatan agar memberi kelonggaran terhadap kontraktor. Sehingga, Pengecoran Jalan Lingkungan yang berada di Perum Permata Regensi, tepatnya di Rt.03 dan Rt 05 / Rw 22 Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung tersebut tidak sesuai dengan spek teknis.
 |
| Wartawan Sedang Melakukan Pengukuran Ukuran Tinggi Sekaligus Untuk mengetahui Kepekatan Baching Plan |
Dugaan itu diperkuat manakala pada saat awal (Start) pengecoran, konsultan pengawas dan PPTK tidak berada di lokasi. Sehingga, Pemborong diduga memamfaatkan situasi itu untuk mencuri Volume demi mencari keuntungan sebesar-besarnya dari proyek yang dibiayai Uang Rakyat tersebut.
Agar modus dugaan pencurian volume proyek tersebut mulus, Pemborong sengaja menggunakan pihak ketiga sebagai tangan Besi dilokasi kegiatan untuk membeck up kegiatan pengecoran Jalan tersebut.
Menanggapi fenomena tersebut, Sekjen GRAK John W. Sijabat mengatakan, jika lantai kerja (lapisan permukaan bawah-LPB) tidak dipasang Plastik, dan mutu baching plan (Coran) terlalu encer karena diduga terlalu banyak campuran air, serta tidak adanya PPTK, maka jelas merupakan pembiaran agar pihak Pemborong bebad melakukan pencurian Volume.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Iwan Ridwan selaku Kuasa Penguna Anggaran lanjut Sekjen GRAK John W. Sijabat, diduga tidak tegas atau ada dugaan main mata dengan kontraktor jika kronologisnya seperti itu.
"Jika proyek yang sumber dananya APBD ini benar-benar luput dari pengawasan, kuat dugaan ada unsur pembiaran oleh Kepala Dinas dan PPK serta PPTK maupun Konsultan pengawas. Maka jika demikian, terjadi Persekongkolan pertikal antara Dinas dengan kontraktor. Pemborong sengaja dibiarkan mencuri Volume untuk merampok Uang Rakyat," ungkap John.
 |
| Wartawan Menyaksikan Langsung Mutu Baching Plan yang Diduga Tidak Sesuai Spek |
Menurut John, ketika start awal dimulai kegiatan pembangunan Insfrasrtuktur Jalan seperti ini, Pengawas Dinas dan Konsultan diwajibkan berada dilokasi dan menyaksikan serta harus di test kepekatan baching plannya. Namun ketika pengerjaan proyek ini dimulai, Media pos publik tidak melihat seorang pun pengawas. Sehingga kuat dugaan terjadi Pembiaran dan Persekongkolan.
"Tidak memasang papan Proyek dilokasi kegiatan, jelas melanggar Undang-undang keterbukaan Informasi Publik No.14 Tahun 2008, dan Korupsi, karena papan proyek itu juga dianggarkan atau dibiayai uang negara,” tegas John.
Maraknya proyek Pengecoran Jalan lingkungan (Jaling) di Kabupaten Bekasi, yang tidak diawasi Konsultan pengawas serta tidak dilengkapi Papan Proyek, ujar John W. Sijabat merupakan cermin dari wibawah Kepala Dinas dan Kabid serta PPK dan PPTK Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPRKPP).
"Kalau tidak mau dituding kepemimpinannya lemah atau tidak beribawah, silahkan tunjukkan sikap tegas terhadap kontraktor, dan kepada konsultan pengawas serta jajarannya terkait pelaksanaan proyek. Atau memang sengaja dibiarkan karena sudah bersekongkol dengan pihak Pemborong untuk merampok Uang Rakyat,” ungkap John. (VIN)