 |
| Lokasi Sengketa Antara Warga Kalimantan Timur dengan SKK Migas dan PT. Pertamina Hulu Mahakam |
Jakarta, pospublik.co.id - Gugatan warga Desa Sepatin Kalimantan Timur (Kaltim), terhadap SKK Migas dan PT. Pertamina Hulu Mahakam melalui PN Kelas 1A Khusus Jakarta Selatan kini telah memasuki agenda mediasi.
Dalam gugatan penggugat, Haji Bennu dan Fitri disebut, tergugat SKK Migas dan PT. Pertamina Hulu Mahakam hingga saat ini belum membayar tanah miliknya yang telah bersertifikat hak milik tersebut.
Tergugat hanya mengganti rugi tambak udang seluas kurang lebih 4,4 hektar dan tanaman berikut bangunan serta isi empang diatas lahan tersebut. Sementara tanah hak milik (Sertifikat Hak Milik) tidak dihitung dengan alasan lahan tersebut merupakan kawasan hutan lindung milik Negara.
Penggugat, dihadapkan majelis halim PN Kelas 1A Khusus Jakarta Selatan yang dipimpin, Lusiana Amping, SH.,MH, Senin (04/03/2024) menuntut SKK Migas dan PT. Pertamina Hulu Mahakam membayar ganti rugi senilai Rp.13,4 milyar secara tanggung renteng.
Kuasa hukum penggugat, Ferdinand Montororing kepada wartawan media ini mengatakan SKK Migas dan Pertamina Hulu Mahakam telah melakukan manipulasi saat pembebasan tanah milik penggugat dengan sengaja melanggar Peraturan Presiden No.66/2020.
"Seharusnya, penetapan lokasi diatas 5 hektar harus melalui SK Gubernur. Ternyata proyek tersebut menggunakan lahan seluas kurang lebih 750 hektar menggunakan dana APBN tanpa melibatkan tim 9," ujarnya.
Menurut Ferdinan, kasus ini harus disidik oleh Kejaksaan Agung atau KPK karena diduga keras melanggar ketentuan perundang undangan, "Kami akan membuat laporan kepada Kejaksaan Agung dan KPK secepatnya agar ditelusuri aliran dana dalam proyek yang terindikasi kuat telah merugikan keuangan negara, " pungkas Ferdinand.
Informasi yang diperoleh media ini, pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional tersebut sudah sejak tahun 2021 viral di media sosial hingga DPRD Kaltim menggelar RDP dengan instansi terkait, namun BPN atau Kanwil ATR/BPN Kaltim maupun Kabupaten Kutai Kartanegara tidak dilibatkan.
Selain penggugat dalam perkara ini, ada pihak lain yang juga menuntut ganti rugi lahan miliknya, yakni: H. Hamsyah dan Hajah Kana. Mereka disebut cukup vokal, namun hingga berita ini diturunkan, tuntutan dua tokoh masyarakat ini belum terealisasi. (MA)